uu pemberantasan tindak pidana korupsi. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. uu pemberantasan tindak pidana korupsi

Frasa "pemufakatan jahat" dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang diatur oleh undang-undang tersendiri, yaitu UU 31/1999 jo. id, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron menjelaskan, dalam UU Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) No. Delik Gratifikasi 4. 31 Tahun 1999 dan Perubahannya (UU No. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah. Selain itu, rancangan aturan ini juga bisa memperpendek waktu terkait perampasan aset secara paksa terhadap barang atau harta negara hasil korupsi atau tindak pidana lainnya. Penyidikan b. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan aturan yang mempunyai sifat kekhususan, baik menyangkut Hukum Pidana Formal (Acara) maupun Materil (Substansi). GO. selanjutnya” yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana. Menyatakan inkonstitusional bersyarat Undang-Undang No 20 Tahun 2001 . K4, Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, Indonesia. 120 Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. Mengacu kepada hukum positif tentang UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka korupsi di Indonesia secara sah telah diakui sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia masyarakat luas; pengakuan. (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disingkat UU Tipikor) bahwa Tindak Pidana Korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga, hal ini harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Pasal I Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 terdapat 30 jenis tindak pidana dengan 7. UU Pemberantasan Tipikor Pada produk hukum lain, tindak pidana memperkaya diri sendiri, diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP, orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Melalui pengertian tindak pidana korupsi dari Pasal 2 Ayat 1 UU Tipikor ini, terlihat bahwa terdapat 3 (tiga) unsur yaitu melawan hukum, untuk memperkaya diri sendiri, dan kerugian negara. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah : 1. Sementara itu, perampasan aset secara perdata diatur. Di Indonesia, sistem pembalikan beban pembuktian dapat dilihat antara lain dalam Undang-Undang No. PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. (UU) Pemberantasan. <p>Mohon penjelasannya, seorang koruptor yang telah dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp 200juta atau pidana kurungan enam bulan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 100juta. 20 Tahun 2001, melalui Putusan No. Dengan diundangkannya UU No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sejak itu korupsi ditetapkan sebagai tindak pidana. Pengertian korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2002. 75, TLN NO. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana korupsi sejak pertengahan tahun 50-an tersebut hingga sekarang tetap sama, bahwa tindak pidana ini termasuk tindak pidana serius yang membutuhkan pengaturan tersendiri pula untuk menanggulanginya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi memang menghadapi beberapa persoalan penting yakni salah satunya berkaitan dengan para tersangka. PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pengertian korupsi menurut UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengartikan bahwa korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak. Dalam menjalankan tugasnya, KPK berpedoman terhadap. UU No. Belum Tersedia. 3781 total views. Jo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Piidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. Namun, tidak sedikit dari mereka yang belum mengetahui atau mengenal apa saja perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana korupsi. Selain itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar. Nomor 20 Tahun 2001. Undang-Undang No. Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR) terdapat di dalam ketentuan Bab II dalam pasal 2 sampai dengan 20, dan. Sebab, arah politik hukum negara dalam pemberantasan korupsi semakin mundur. 2018/NO. UU No. Sistem Pemidanaan dalam UU Tindak Pidana Korupsi 9. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirubah oleh Undang-Undang No. KPK dengan tugas Monitor berwenang melakukan pengkajian dan langkah pencegahan korupsi dalam pengadaan. Terdapat silang pendapat mengenai apakah pihak swasta atau non-pegawai negeri dapat menjadi subjek dari undang-undang ini. DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Totok Sugiarto Fakultas Hukum Universitas Pancamarga Probolinggo Jl. menggantikan Undang-Undang No. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri membantah anggapan bahwa proses penyidikan terhadap dugaan kasus korupsi di lingkungan. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. terhadap tindak pidana korupsi. 1971, LL SETNEG : 15 HLM. Dalam UU tersebut, keduanya dilarang melakukan korupsi, menerima suap atau. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Soedarto menyebutkan Secara Harfiah Korupsi berasal dari bahasa Latin Corruptio – corruptus, dalam Bahasa Indonesia disebut corruptie, dalam Bahasa Inggris disebut corruption, dan dalam Bahasa Sansekerta yang tertuang dalam. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: 8. Salah satunya adalah mengenai subjek atau pelaku tindak pidana korupsi tersebut. tentang Perubahan UU No. GO. Menjelang akhir tahun 2001, UU Nomor 31 Tahun 1999 digantikan oleh UU Nomor 20 Tahun 2001. 000. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi DETAIL PERATURAN Abstrak Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak. I. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; d. 1. Selama tahun 2022, kegiatan penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhasil memulihkan kerugian pada pendapatan negara senilai hampir 1,69 triliun rupiah. 2. di 2003 serta Indonesia juga sudah meratifikasi konvensi ini dari UU Nomor 7 Tahun 2006. 25/PUU-XIV/2016. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi T. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 (UU/2019/19) (2019) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Semula, unsur ini berbunyi "yang dapat merugikan keuangan. Selain BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. BPHN. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 20 Tahun 2001 juga mengatur jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," demikian isi Pasal 622 ayat (1) huruf l KUHP. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana. Penuntut umum menetapakan acara pemeriksaan perkara. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah sebagai berikut :-3 - 1. a. Karakterisktik tindak pidana. tirto. Pada dasarnya, lanjut Shinta, dua pasal tersebut sama-sama menjerat pelaku tindak pidana korupsi. I. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Soalnya, sebagian besar rumusan pasal dalam UU No. Undang-undang ini kemudian membentuk KPKPN, KPPU, KOMISI OMBUDSMAN. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana. CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami perkara dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian RI yang menyeret. Penilaian kerugian tersebut dilakukan dengan keputusan BPK (lihat pasal 10 ayat [2] UU BPK ). Jadi, penyidik polri dapat melakukan penyidikan semua tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Jenis-jenis pidana tambahan di luar KUHP sebagaimana diatur. Kata Kunci: Tindak pidana perpajakan, administrasi, tindak pidana umum, tindak pidana khusus Abstract Income funds contribution that coming from taxpayers is a significant input of opinion and have a broad significance for the development of the Unitary Republic of Indonesia. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam. Sayangnya, pada penjelasan pasal ini tidak menjelaskan maksud dari “menyalahgunakan wewenang”. UU no. pasal : 15; varian : Frasa "Pemufakatan Jahat" dalam Pasal 15 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah Diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai " pemufakatan. 4. Ketentuan ini merupakan penyimpangan dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 2018. Syarif, pernah berpendapat ada banyak undang-undang yang mengatur tindak pidana kasus korupsi yang dilakukan oleh korporasi. 1. Menguji Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lain Untuk mengetahui apakah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bermasalah atau tidak maka salah satunya cara yaitu menguji dengan Peraturan. go. "Ya memang politik hukum pemberantasan korupsi, baik oleh pemerintah maupun DPR memang tidak jelas," ujar Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana kepada Kompas. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebaiknya hanya diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang termasuk luar biasa saja, diajukan ke pengadilan yang dibentuk secara khusus untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang luar biasa. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. Dalam penjelasannya, “kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana. Dalam perumusan pasal dalam undang undang tindak pidana korupsi, perumus undang undang menggunakan dua metode, yakni : 1. KPK berada dalam ranah kekuasaan eksekutif. TEKS. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak. Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, pihak ketiga tersebut dapat mengajukan keberatan. Dalam UU No. Deskripsi Singkat Secara umum, UU Tipikor mengatur 30 jenis tindak pidana korupsi, serta 6 jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006: 15-17): Tabel 1 : Tindak Pidana Korupsi dalam UU Tipikor 1. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Uu 31-1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) tidak dijelaskan pengertian tentang tindak pidana korupsi. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Berdasarkan uraian di atas, dapat. TEMPO. Undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi adalah UU No. 3. 31/1999 jo UU No. Sayangnya, pihak yang acapkali keliru justru berasal dari kalangan yang semestinya punya pemahaman baik dalam. Terutama menyangkut frasa “dapat merugikan keuangan negara” di. Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian, amanat tersebut diwujudkan melalui UU 30/2002 yang mengatur secara khusus tentang KPK. •Setiap pemerintahan di era masing-masing Presiden juga telah. Oleh : Prof. tirto. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (5) menegaskan bahwa tata cara. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini. Semua insan KPK pada hakekatnya merupakan penyuluh antikorupsi karena membawa beban integritas lembaga kapanpun dan dimanapun berada, karena masyarakat tidak melihat dari direktorat mana, yang dilihat hanya insan KPK. UU ini direvisi menjadi Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Mengingat : 1. Kebijakan Publik KAMMI Pusat, Dipublikasikan: 26/09/2005 12:17:01. Berdasarkan Pasal 12 b ayat (1) UU No. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; c. Keanggotaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat. 20/2001 Ditarik melalui Pasal 32, yaitu: Pasal 220,. Pemeriksaan in absentia dalam perkara tindak pidana korupsi hanya dapat diterapkan apabila tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Korupsi. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. UU: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 27 Desember 2002: Tanggal Pengundangan: 27 Desember 2002: Sumber:. Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU No. 9 – 0. 30/2002 (revisi UU KPK) sebelum direvisi dan setelah revisi. Dalam putusan. Adapun yang disebut dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Pemberantasan Tipikor soal pidana tambahan adalah pidana tambahan selain pada KUHP. Kewenangan kejaksaan ini contohnya kewenangan yang diberikan oleh UU No. penyempurnaan kembali perumusan tindak pidana korupsi dalam UU 3/1971 (korupsi aktif dan korupsi pasif). Selain UU tindak pidana korupsi, UU tindak pidana khusus yang lain, baik sebelum maupun sesudah UU Tipikor, telah pula mengadopsi konsep tersebut. Lebih jauh lagi, korupsi menjadi salah satu penyebab utama proses pemiskinan yang menyebabkan kemiskinan kian absolut, pelayanan publik yang tidak optimal, infrastruktur yang tidak. Undang-undang (UU) No. No. 1/2020), tujuannya adalah untuk menghindari atau mengatasi disparitas masalah. politik hukum pembentukan UU No 30 Tahun 2002 meletakkan korupsi sebagai extraordinary crime. 000. Muhammad Burhansyah. Tahun 2019 menimbulkan penolakan dari sejumlah elemen. Dengan berlakunya Undang-Undang ini Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik. Diubah Oleh : Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas. Ada hal yang selama ini keliru ketika memaknai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2010. UMUM Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. UU No. Penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan selama ini menjadi salah satu. KETENTUAN PERALIHAN 12. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN, UU No. Undang-Undang ini juga mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diatur dalam Undang-undang tersendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan. Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416,. com - Pelaku korupsi di Indonesia dapat dihukum penjara selama bertahun-tahun, seumur hidup, bahkan mati. 20 Tahun 2001, melalui Putusan No. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak. UU ini mengatur tentang :Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah sebagai. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu menetapkan Perpres tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. FULL TEXT. Dikutip dari situs resmi KPK, jika lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan. R. Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan melakukan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan negara 4. Pengertian Tindak Pidana Korupsi dan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Mengenai pengertian korupsi dalam ensiklopedia Indonesia berasal dari bahasa latin yaitu corruption=penyuapan; corruptore=merusak, 8Amiziduhu Mendrofa, “Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Era Reformasi; Konsep dan Regulasi”, Litigasi, Vol. 4. 8 Tahun 1981) yang mendasari hukum acara pidana di Indonesia, kecuali hal-hal yang diatur sendiri dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia A. Unsur melawan hukum sangat penting untuk membuktikan ada tidaknya tindak pidana korupsi sebagaimana disebut dalam Pasal 2 UU No. Tindak pidana korupsi di Indonesia adalah tindak pidana melawan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). 3, LN. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Mengingat : 1. 6216, LL SETKAB : 30 HLM. Undang-undang (UU) tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan. 20 Tahun 2001 juga memuat perubahan atas UU No.